• Dirjen Badilag Singgung Sidang Satu Atap dalam Rakerda PTA Banjarmasin

  • Menuju LAKIP Yang Lebih Baik

  • Dirjen Badilag: Setelah WTP, Berikutnya Audit Kinerja

  • Pansek PA Nabire Tokoh Role Model 2014

  • KPTA Jayapura Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan di PA. Nabire

Jadwal Sidang PA. NabireStatistik Perkara Diterima PA. NabireRekap Perkara Diputus PA. NabireRekap Jenis Usia Pihak BerpekaraRekap Faktor Penyebab Perceraian

Genap 10 Tahun Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung PDF Cetak Email
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 30 Juni 2014 00:00

Jakarta l Badilag.net

Hari ini, sepuluh tahun yang lalu, adalah hari beralihnya peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Tanggal 30 Juni 2004 itu adalah batas waktu peralihan organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama dari Depag ke MA sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses peralihan peradilan agama dari Depag ke MA itu kemudian diatur lebih lanjut dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

 

LAST_UPDATED2
 
Survei Membuktikan, Pelayanan Pengadilan Agama Memuaskan PDF Cetak Email
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 24 April 2014 17:19

Perbandingan kepuasan per jenis pengadilan. [Sumber: Laptah MA 2013]

Jakarta l Badilag.net

Satu lagi prestasi diraih pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama. Kali ini, prestasi tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan.

“Ternyata, setelah dilakukan survei, disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Agama (PA) pada umumnya baik pada hampir semua jenis layanan. Sebaliknya, pada aspek ketidakpuasan, rata-rata responden PA menunjukkan angka ketidakpuasan yang rendah,” kata Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Kamis (24/4/2014).

Survei tersebut diselenggarakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun 2013 lalu. Fokus survei adalah kepuasan pengguna layanan pengadilan.

LAST_UPDATED2